Bagi anda yang suka bermain-main di dunia bisni dan internet, anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah carding card. Di Internet, istilah ini cukup banyak digunakan untuk suatu aktifitas yang berhubungan dengan kartu kredit. Misalnya transaksi e-commerce yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, kejahatan penggunaan kartu kredit orang lain secara ilegal untuk suatu transaksi dan lain sebagainya. Orang yang menggunakan kartu kredit tersebut disebut dengan Carder.
Carding muncul ketika otang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu credit tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Terdapat juga difinisi yang lain tentang cyber crime yang dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau computer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Terhadap difinisi tersebut dapat diartikan secara luas yaitu mencakup seluruh bentuk baru kejahatan yang ditujukan pada computer, jaringan computer dan penggunanya, serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan computer. Cyber crime yang dapat merugikan perekonomian Negara yaitu dengan melalui kegiatan perbankan antara lain adalah : 1. Typo site : pelaku membuat nama situs palsu, persis seperti situs asli, 2. Keystroke longer,3. Sniffing, 4. Brute force attacking, 5. Web deface, 6. Email spamming.

Menurut perusahaan Security Clear Commerce di Texas USA, di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Ukrania dalam hal kejahatan Carding8 (kartu Kredit) dengan menggunakan teknologi informasi (Internet) yaitu menggunakan kartu kredit orang untuk melakukan pemasaran barang secara online. Dimana komunikasi awal dibangun melalui e-mail untuk menanyakan kondisi barang dan melakukan transaksi, setelah terjadi kesepakatan pelaku memberikan nomor kartu kreditnya dan penjual mengirimkan barang, cara ini relatif aman bagi pelaku, karena penjual biasanya mengirim barannya dalam tempo 3-5 hari untuk melakukan kliring atau pencairan dana, sehingga pada saat penjula mengetahui bahwa nomor kartu kredit tersebut bukan milik pelaku dan barang sudah terlanjur dikirim.

Macam dan bentuk lain adalah dimana seorang laki-laki asal bandung telah membuat situs asli akan tetapi palsu layanan internet banking BCA,Steven5 membeli domain mirip dengan www.klikbca.com (situs asli Internet banking BCA yaitu wwwklik-bca.com, klikbca.com, cklikbca.com, klickca.com dan klikbac.com). Jika nasabah salah mengetik, maka dana nasabah tersebut akan masuk perangkap situs Steven tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan, apabila setiap pelaku membuat situs-situs samaran atau palsu yang dapat mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi pihak perbankan maupun bagi yang memegang dana kartu kredit tersebut, dimana sistem jaringan perbankan akan terganggu yang disebakan oleh para pelaku kejahatan Cyber Crime di Indonesia yang terdiri dari berbagai bentuk kejahatan seperti : Typo Site, Keylogger/Keystroke Logger, Sniffing, Brute Force Attacking, Web Deface, Email Spamming, Denial of Service, Virus, Worm, Trojan dan kejahatan kartu kredit yang melalui jaringan internet dengan menggunakan situs-situs palsu yang lagi marak si era perekonomian global di Indonesia.

Jika masalah ini tidak ditanggulangi oleh Pemerintah Indonesia dengan secara seksama yaitu dengan memberlakukan kebijakan dasar mapun kebijakan pemberlakuan yang merupakan sebagai paying yang membatasi kejahan Cyber Crime tersebut dengan memberikan sanksi berupa kurungan badan yang seberat-beratnya dan denda berupa uang yang setinggi-tingginya. Perlu diketahui bahwa system jaringan perbankan akan terpengaruh dan secara tidak sadar akan menanggung kerugian dari pemegang kartu kredit atau kegiatan lain yang melalui perbankan, apabila pihak perbankan tidak mau menanggung segala resikonya dapat mengakibatkan ketidak percayaan para investor dalam negeri maupun investor asing/luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat kepastian hukum yang merupakan sebagai kebijakan dasar maupun sebagai kebijakan pemberlakukan, tidak menjamin adanya kepastian hukum yang pasti.

Jika kegiatan perekonomian di Indonesia selalau diganggu, maka akan perpengaruh kepda kegiatan perbankan di Indonesia, sebagai diakibat kejahatan Cyber Crime pada jaringan system perbankan melalui system jaringan internet, baik kegiatan kejahatan secara internal (dalam negeri) maupun secara eksternal (Luar Negeri), dan untuk mengupayakan pencegahan terhadap Kejahatan Cyber Crime harus dilakukan suatu pembatan terhadap kegiatantersebut, baik dengan kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakukan yang berupakan sebagai payung hukum yaitu Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (4), Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Draft RUU Cyber Crime6 yang masih di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Mari kita tengok sekilas isi dari UUD 1945 yaitu Pasal 33 ( yang harus dipertegang pengaturannya maupun sangsi hukumannya), yang mengakibatkan keinginan dari pasal-pasal tersebut tidak akan tercapai baik secara internal maupun secara eksternal, apabila kegiatan perekonomian khususnya dunia perbankan dan keuangan Negara diganggu kestabilannya didalam pengaturan keuangan negara.

Atas dasar tersebutlah, dimana kejahatan Cyber Crime tidak dapat dicegah karena kurangnya perangkat atau koridor hukum7 yang jelas pengaturannya, jika hal ini terus berlangsung maka akan berakibat menimbul kerugian yang sangat besar bagi Negara, yang khususnya pada pihak perbankan di Indonesia yang berhubunga dengan peredaran dan pengawasan terhadap keuangan perbankan di Indonesia. Pada kasus-kasus Cyber Crime diatas, sebaiknya RUU Cyber Crime tersebut harus melakukan sosialisasi secara internal maupun secara eksternal, apabila undang-undang tersebut telah diundangkan dan diberlakukan, agar tidak menimbulkan keragu-raguan yang mana merupakan sebagai kebijakan dasarnya dan yang mana merupakan sebagai kebijakan pemberlakuan dengan tujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih kebijakan antara yang satu kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya.
Jika pemberlakukan Undang-Undang Cyber Crime yang nantinya akan disahkan, yang walaupun sampai pada saat ini masih berupa RUU Cyber Crime8, harus memperhatikan tata cara pencegahan, sangsi hukuman maupun denda untuk membuat jera dan memperhatikan perkembangan tekhnologi secara berkelanjutan, agar tidak ketinggalan oleh tekhnologi para pelaku Cyber Crime, yang setiap saat selalu melakukan eksperimen-eksperimen terhadap jaringan internet untuk mempermudah/menerobos jaringan system perbankan.

Walaupun upaya pencegahan dengan adanya Draft RUU Cyber Crime dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Petelekomikasian di Indonesia, segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, akan selalu diikuti oleh para pelaku Cyber Crime untuk berupaya melakukan tindakan kejahatan dengan tujuan mengambil uang atau dana orang lain dengan secara melawan hukum/illegal. Dimana baik secara langsung maupun tidak langsung, kerugian yang diderita pihak perbankan sangat besar, mengingat kejahatan Cyber Crime terdiri dari berbagai macam dan bentuknya seperti : Typo Site , Keylogger/Keystroke Logger, Sniffing, Brute Force Attacking, Web Deface, Email Spamming, Denial of Service, Virus, Worm, Trojan dan kejahatan kartu kredit.

Perlu diketahui dimana kerugian pihak perbankan tidak secara langsung, karena dana atau uang yang diambil oleh pelaku Cyber Crime adalah dana nasabah, akan tetapi karena nasabah merasa tidak melakukan transaksi9 dengan pihak lain, dan secara pandangan menurut hukum transaksi yang telah dilakukan oleh pelaku Cyber Crime tersebut adalah merupakan sebagai tanggung jawab pihak perbankan. Masalah inilah yang dianggap penulis sebagai kerugian pihak perbankan yang secara otomatis dapat mengganggu perekonomian pembangunan Indonesia, karena akibat dari adanya kejahatan Cyber Crime, para investor10 takut melakukan transaksi dengan perbankan di Indonesia, yang paling utama melakukan transaksi melalui jaringan internet dan juga karena ketidak pastian hukum Cyber Crime di Indonesia.
Dengan demikian dimana kejahatan Cyber Crime adalah suatu kejahatan dunia alam maya yang tidak dapat dideteksi setiap saat, mengingat kejahatan Cyber Crime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan identitas yang tidak jelas atau akuran (memakai samaran identitas nasabah lain). Dan untuk lebih jelasnya adalah perlunya pembatasan nama situs seseorang/badan hukum11 yang tidak dapat digunakan oleh orang lain, dengan cara mendata nama-nama situs serta meregister untuk mendapatkan keakuratan data-data situs yang identitasnya sudah pasti benar-benar asli (bukan samaran).

Melihat dari perumusan masalah tersebut diatas, penulis berusaha menganalisa permasalahan baik secara faktor internal maupun secara faktor eksternal dengan melihat kepada kebijakan dasar maupun kebijakan pemberlakukan yang merupakan landasan dan payung hukum didalam melakukan kegiatan perekonomian dalam pembangunan Indonesia. Dengan melihat permasalahan seperti Pengertian Cyber Crime yang berada pada jaringan internet atau situs, bentuk Cyber Crime pada sektor perbankan dan upaya-upaya untuk mengantisipasi Cyber Crime di sektor Perbankan untuk mendukung Pembangunan ekonomi di Indonesia adalah masalah-masalah yang sangat penting untuk dianalisa.
Cuman ini yang saya tahu tentang istilah dari carding, kalau anda masih bingung silahkan anda browsing lewat om google saja yach...baru nanti kalau ada perkembangan tentang carding saya akan menulis di artikel saya yang lain. hiks hiks hiks...

Creataed by d'za

Baca Pula Artikel Terkait >>





0 comments

Post a Comment